MEDIA HARAPANBARU ONLINE

Kapolres Mamuju Belum Jelaskan Soal Temuan Kayu Hitam Harapanbaru. Diinformasikan sumber media ini (AY) bahwa temuan kayu hitam Polres Mamuju sejak 3 tahun silam dengan dugaan sebanyak 100 kubik hingga saat ini belum mendapat penjelasan dari Kapolres Mamuju AKBP Darwis terkait adanya informasi temuan kayu tersebut sedianya dilelang oleh negara dalam hal ini Kantor Lelang Negara. Dan sejak Kapolres Mamuju AKBP Darwis dihubungi melalui telepon selulernya atas informasi temuan kayu tersebut belum diperoleh informasi yang signifikant karena Kapolres Mamuju saat dihubungi sedang sibuk melaksanakan pengawalan sehingga Kapolres tidak dapat memberikan informasi yang lebih banyak, bahkan Kapolres justru mempertanyakan dimana kayu temuan tersebut disimpan. Sementara sumber informasi (AY) mengatakan kayu temuan itu menurutnya ditumpuk dikawasan lapangan olah raga lingkungan Polres Mamuju. Hingga berita ini ditulis informasi temuan kayu hitam 3 tahun lalu belum diketahui rencana selanjutnya apak...

Kiky Asikin SH Ketua LSM FORMAK Balikpapan Balikpapan,Harapanbaru. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsentrasi dalam penyelidikan tindak pidana korupsi Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK ) Kota Balikpapan segera terbentuk dalam waktu dekat dipimpin langsung oleh Kiky Asikin SH yang juga pimpinan Granat (gerakan anti narkoba )dan Ormas FKPPI Kota Balikpapan. Kepengurusan Formak Balikpapan menurut Kiy Asikin kan terlantik setelah Pemilihan Kepala Daerah Balikpapan, saat ini susunan pengurus LSM Formak sudah ditetapkan dan segera memasuki kegiatan pelantikan pengurus.

Salah satu pasangan kuat Pilwali Balikpapan 2011 Balikpapan,Harapanbaru. Pasangan Rizal Effendi-Heru Bambang adalah pasanga calon walikota yang sangat kuat dengan dukungan sejumlah partai besar, banyak yang memperidiksi bakal menang satu kali putaran. Komponen masyarakat bawahpun menggadang-gadang pasangan ini bakal menang telak dengan suara terbanyak ujar Abd Hamid warga Telagasari Balikpapan Selatan kepada media ini setelah mengikuti gelar visi misi calon walikota dan wakil walikota Balikpapan di dome Balikpapan.

KOMUNITAS WARTAWAN INDEPENDENT BALIKPAPAN MENGUCAPKAN DIRGAHAYU KOTA BALIKPAPAN KE 114 10 FEBRUARI 2011 BALIKPAPAN KUBANGUN,KUJAGA DAN KUBELA TTD DIREKTUR JUNAIDI

Lamban Kinerja Komisi I DPRD Balikpapan Atasi Pengaduan Masyarakat Harapanbaru,Balikpapan, Kami secara pribadi dan sebagai masyarakat kota Balikpapan menilai kinerja Komisi I DPRD Balikpapan sangat lamban atasi aduan masyarakat yang sudah masuk dalam disposisi Pimpinan dewan. Lambatnya mengatasi pengaduan masyarakat dirasa sangat sia-sia upaya kami menghubungi perwakilan rakyat dilembaga legislatif itu. Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Hendro saat dihubungi untuk menghandel aduan yang masuk hanya bersifat wacana sejak setengah tahun silam. Hendro hanya berwacana saja untuk memfasilitasi permasalahan antara masyarakat dengan Pemkot Balikpapan.

Rabu, 15 Desember 2010 , 11:29:00 Ketua DPRD: Bubarkan Saja Program RSBI Jika Statusnya Tidak Meningkat Jadi SBI BALIKPAPAN--Ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan di kota “Beriman”. Ketua DPRD Balikpapan, H Andi Burhanuddin Solong (ABS) mewanti-wanti, jika di tahun 2011 nanti sekolah yang menjalankan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) statusnya tidak meningkat menjadi sekolah bertaraf internasional (RSBI), ia meminta agar program RSBI dibubarkan saja. “Kan sudah berjalan dari 2007 (maksudnya RSBI, Red), berarti 2010 ini sudah habis masa rintisannya, karena hanya ditetapkan selama 3 tahun. Jadi kalau 2011 nanti masih RSBI, berarti programnya gagal, kalau gagal, lebih baik dibubarkan saja,” ujar ABS. Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin rapat rencana kegiatan anggaran (RKA) bersama beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di ruang rapat gabungan sekretariat DPRD Balikpapan, Selasa (14/12) kemarin. Dia menjelaskan, di tahun 2010 ini merupakan bata...

DPRD Akan Revisi Perda RTRW Balikpapan Balikpapan, Maraknya kasus pembebasan lahan yang tak kunjung selesai dilingkungan Pemkot Balikpapan serta minimnya anggaran pembebasan tanah yang diplot dalam anggaran APBD Kota Balikpapan setiap tahunnya membuat DPRD Balikpapan berencana akan merevisi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tataruang Dan Rencana Wilayah daerah Balikpapan. Pemberlakukan Perda RTRW ternyata banyak menuai masalah terutama penataan lahan. Dalam Perda ini banyak memgklaim tanah masyarakat dan menjadikannnya tanah dilindungi sehingga dengan berlakunya Perda ini ada masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan lahannya karena diatur dalam Perda tersebut. Demikian pula mengenai pembebasan lahan yang nyata-nyata dalam perda ini harus mendapat ganti rugi. Sementara beberapa syarat untuk pembebasan tanah bagi pemerintah,terlebih dahulu tanah dimaksud harus bersertifikat.Selain itu Perda ini juga membatasi nilai sertifikat tanah khususnya tanah yang berada di kawasan...