Wali Kota Carikan Solusi, Tetap Sepakati MoU Minahasa
Post Metro Balikpapan.(12/3)
BALIKPAPAN - Meski hingga saat masih terjadi polemik terkait pembebasan lahan eks Pelabuhan FerI Somber antara pemerintah dan pemilik lahan Sumaria Daeng Toba, namun Pemkot Balikpapan memastikan, cepat atau lambat lahan pelabuhan itu akan segera terselesaikan dan dapat beroperasi kembali.
Hal ini disampikan Wali Kota H Imdaad Hamid SE. Menurutnya, permasalahan pembayaran lahan pelabuhan sedang diselesaikan. Sebab, pihaknya meyakini, pasti ada solusi penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. “Akan ada solusi, saat ini sedang kita pikirakan. Saya yakin tidak ada yang tidak bisa disolusi di Indonesia ini,” ujar Wali kota Imdaad dengan mantap.
Hanya saja, untuk menyeleaikan pembebasan lahan tersebut mesti memerlukan waktu yang tidak pendek. Begitu juga dengan dasar hukum penyelesaian yang pasti, sehingga tidak menimbulkan pertentangan hukum kedepannya. “Memang harus sabar dan sabar menunggu. Kita berharap penyelesaiannya pembebesan lahan tersebut tidak bersifat koruptif, ada sikap jujur di dalamnya,” terang Imdaad menjawab Metro di kantornya, kemarin.
Disinggung mengenai penandatanganan nota kesephaman Memorandum of Understanding (MoU) antar Pemkot Balikpapan Pemkot Minahasa terkait transportasi laut Balikpapan-Minahasa, yang melalui pelabuhan Feri Somber. Imdaad mengaku, kesepakatan tersebut juga akan dilaksanakan sesuai substansi perjanjian yang tertuang di dalamnya. Bahkan, Ketua DRPD Balikpapan H Andi Burhanuddin Solong, juga telah menyepaktinya dan meninjau langsung ke lapangan. “Tetap di Pelabuhan Somber, karena MoU-nya dengan Minahas disitu. Yang jelas harus ada penyelasaiannya, MoU itu bukan akal-akalan itu kerjasama. Ketua dewan sudah meninjau langsung kok,” kata Imdaad.
Ditanya soal solusi yang dimaksud, Imdaad mengaku tetap optimistis di Pelabuhan Feri Somber. Sebab saat ini belum ada pelabuhan lain yang jadi alternatif. Sebab, Pelabuhan Fery Somber sangat efektif untuk transportasi, waktu yang dibutuhkan dari Minahasa ke Balikpapan hanya satu hari, sedangkan lewat Mamuju butuh lima hari. Selain itu, perairan Pelabuhan Fery Somber tidak pernah dangkal. “Ada beberap hal yang kita fikirkan, diantaranya efisiensi waktu dari Mamaju ke Balikpapan dan Minahasa ke Balikpapan. Karena somber tidak pernah surut, tidak pernah dangkal, keuntungannya disitu,” pungkas Imdaad.
Seperti diketahui, Pemkot Balikpapan telah memiliki dana Rp 22 miliar dari Pemrov Kaltim untuk pembayaran pembebasan lahan eks Pelabuhan Fery Somber.
Dari Rp 22 miliar tersebut, terbagi menjadi dua item. Pertama Rp 18 miliar digunakan untuk membayar ganti rugi terhadap PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) atas penguasaan pelabuhan penyeberangan Balikpapan – Penajam sejak tahun 1970-an. Sedangkan sisanya Rp 4 miliar lebih, dimanfaatkan untuk membayar ganti rugi kepemilikan lahan dari Sumaria Daeng Toba kepada Pemkot Balikpapan.
Namun, hingga saat ini, pembebasan lahan tersebut masih terhambat, karena terjadi perubahan, saat Pemkot hanya berani membayar dengan nilai jual objek pajak (NJOP), yang hanya seharga Rp 243 ribu permeter. Sehingga belum ada penyelesaian.
Rencananya Pelabuhan Somber untuk sarana transportasi laut Kalimantan Timur. Ada rencana untuk membuka kembali pelabuhan penyeberangan Balikpapan-Penajam. Di samping itu, adanya kesepakatan pembukaan jalur laut rute Balikpapan-Minahasa. Pembukaan jalur laut penghubung dua kota ini, menurutnya jadi alternatif pilihan selain jalur transportasi udara yang sudah ada. Setidaknya, ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dan wisatawan. (die)
Post Metro Balikpapan.(12/3)
BALIKPAPAN - Meski hingga saat masih terjadi polemik terkait pembebasan lahan eks Pelabuhan FerI Somber antara pemerintah dan pemilik lahan Sumaria Daeng Toba, namun Pemkot Balikpapan memastikan, cepat atau lambat lahan pelabuhan itu akan segera terselesaikan dan dapat beroperasi kembali.
Hal ini disampikan Wali Kota H Imdaad Hamid SE. Menurutnya, permasalahan pembayaran lahan pelabuhan sedang diselesaikan. Sebab, pihaknya meyakini, pasti ada solusi penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. “Akan ada solusi, saat ini sedang kita pikirakan. Saya yakin tidak ada yang tidak bisa disolusi di Indonesia ini,” ujar Wali kota Imdaad dengan mantap.
Hanya saja, untuk menyeleaikan pembebasan lahan tersebut mesti memerlukan waktu yang tidak pendek. Begitu juga dengan dasar hukum penyelesaian yang pasti, sehingga tidak menimbulkan pertentangan hukum kedepannya. “Memang harus sabar dan sabar menunggu. Kita berharap penyelesaiannya pembebesan lahan tersebut tidak bersifat koruptif, ada sikap jujur di dalamnya,” terang Imdaad menjawab Metro di kantornya, kemarin.
Disinggung mengenai penandatanganan nota kesephaman Memorandum of Understanding (MoU) antar Pemkot Balikpapan Pemkot Minahasa terkait transportasi laut Balikpapan-Minahasa, yang melalui pelabuhan Feri Somber. Imdaad mengaku, kesepakatan tersebut juga akan dilaksanakan sesuai substansi perjanjian yang tertuang di dalamnya. Bahkan, Ketua DRPD Balikpapan H Andi Burhanuddin Solong, juga telah menyepaktinya dan meninjau langsung ke lapangan. “Tetap di Pelabuhan Somber, karena MoU-nya dengan Minahas disitu. Yang jelas harus ada penyelasaiannya, MoU itu bukan akal-akalan itu kerjasama. Ketua dewan sudah meninjau langsung kok,” kata Imdaad.
Ditanya soal solusi yang dimaksud, Imdaad mengaku tetap optimistis di Pelabuhan Feri Somber. Sebab saat ini belum ada pelabuhan lain yang jadi alternatif. Sebab, Pelabuhan Fery Somber sangat efektif untuk transportasi, waktu yang dibutuhkan dari Minahasa ke Balikpapan hanya satu hari, sedangkan lewat Mamuju butuh lima hari. Selain itu, perairan Pelabuhan Fery Somber tidak pernah dangkal. “Ada beberap hal yang kita fikirkan, diantaranya efisiensi waktu dari Mamaju ke Balikpapan dan Minahasa ke Balikpapan. Karena somber tidak pernah surut, tidak pernah dangkal, keuntungannya disitu,” pungkas Imdaad.
Seperti diketahui, Pemkot Balikpapan telah memiliki dana Rp 22 miliar dari Pemrov Kaltim untuk pembayaran pembebasan lahan eks Pelabuhan Fery Somber.
Dari Rp 22 miliar tersebut, terbagi menjadi dua item. Pertama Rp 18 miliar digunakan untuk membayar ganti rugi terhadap PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) atas penguasaan pelabuhan penyeberangan Balikpapan – Penajam sejak tahun 1970-an. Sedangkan sisanya Rp 4 miliar lebih, dimanfaatkan untuk membayar ganti rugi kepemilikan lahan dari Sumaria Daeng Toba kepada Pemkot Balikpapan.
Namun, hingga saat ini, pembebasan lahan tersebut masih terhambat, karena terjadi perubahan, saat Pemkot hanya berani membayar dengan nilai jual objek pajak (NJOP), yang hanya seharga Rp 243 ribu permeter. Sehingga belum ada penyelesaian.
Rencananya Pelabuhan Somber untuk sarana transportasi laut Kalimantan Timur. Ada rencana untuk membuka kembali pelabuhan penyeberangan Balikpapan-Penajam. Di samping itu, adanya kesepakatan pembukaan jalur laut rute Balikpapan-Minahasa. Pembukaan jalur laut penghubung dua kota ini, menurutnya jadi alternatif pilihan selain jalur transportasi udara yang sudah ada. Setidaknya, ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dan wisatawan. (die)
Comments