Skip to main content

Reboisasi





Kegiatan reboisasi dilaksanakan pada hutan konservasi taman hutan raya (tahura) Bukit Soeharto sekitar 10.000 hektar yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pelaksanaan kegiatan reboisasi TA 2010, dilaksanakan pada areal sekitar 1000 hektar yang dibagi dalam empat blok. Hutan konservasi tahura merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 107 Tahun 2003, namun demikian sehubungan dengan kegiatan perambahan oleh masyarakat yang semakin meningkat, sehingga pemerintah kabupaten berinisiatif untuk melakukan reboisasi hutan konservasi. Atas pelaksanaan reboisasi ini dibuatlah kesepakatan bersama (MOU) antara UPTD Pembinaan Pelestarian Alam Samarinda selaku pengelola Kawasan Tahura Bukit Soeharto dengan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengatur  mengenai kerjasama dalam rangka memperbaiki serta memulihkan kembali fungsi ekosistem hutan yang rusak terhadap kawasan yang kritis. Namun demikian, hingga kini MOU tersebut belum ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam Tahun 2010 kegiatan reboisasi pada 1.000 hektar lahan dibagi dalam empat paket sesuai dengan pembagian blok (per blok 250 hektar) yang dikerjakan oleh empat rekanan diantaranya ; Pt tam, pt mas,   pt nih pt fjb sesuai data lhp bpk tahun 2010. sementara menurut informasi yang dihimpun di Kantor Dishut Pemkab Penajam Paser Utara menyebutkan bahwa  kasus ini sedang diselidiki oleh aparat terkait di Penajam Paser Utara dan hingga kini belum diketahui banyak oleh masyarakat luas Penajam Paser Utara atas perkembangan pengungkapan realisasi dana reboisasi dimaksud pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp 6.459.150.000,00 yang direalisasikan sebagai pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan reboisasi pada Kawasan Hutan di Semoi III. Sementara itu beberapa temuan bpk ri pada tahun anggaran 2010 lainnya, yang memerlukan perhatian khusus  yakni Belanja Meubelair pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.333.190.000,00 Salah Dianggarkan dan Direalisasikan dalam Belanja Barang dan Jasa.*

                                                        

Comments

Popular posts from this blog

Kadis PU Balikpapan Mantapkan Layanan IMB PBG

  Kadis PU Balikpapan Segera Mantapkan Perizinan PBG Poskotabesar.com Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan A. Yusri Ramli saat ditemui diruang kerjanya 31/Mei terkait perizinan Izin Mendirikan Bangunan atau saat ini disebut Persetujuan   Bangunan Gedung   (PBG) garapan Kementerian PUPR kini dikelola di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Cipta Karya. PBG dimkasudkan mengganti sebutan Izin Mendirikan Bangunan yang telah dialihkan dari DPMPT ke PUPR atau Dinas PU dengan teknologi mutakhir melalui pendaftaran secara online selain mewujudkan cita cita   Covid 19 agar tidak mendaftar PBG secara ofline atau mendatangi kantor perizinan. Sehingga dengan cara online masyarakat mendapat kemudahan mengurus PBG cukup dari rumah saja atau kantor tanpa harus datang kekantor Layanan PBG. Mekanisme ini kata   Kadis PU diakui memang belum mengantongi Perda Kota Balikpapan tentang Izin PBG. Tetapi dapat dilaksanakan mengingat kebutuhan masyarakat akan pe...

Aplikasi Simantan

Layanan IMTN Balikpapan dengan Aplikasi Simantan "Ribet" Balikpapan, Layanan pembuatan surat tanah di Kota Balikpapan dari biasanya secara manual dari Surat Segel yang dimiliki warga kota diurus melalui Kantor Kecamatan disemua Kecamatan se Kota Balikpapan dari luas  tanah 5000 m2 kebawah, sedangkan luas tanah 5000 m2 keatas diurus melalui Kantor Dinas Pertanahan Kota Balikpapan yang ditujukan Kepada Walikota Balikpapan. seiring perjalanan dari waktu ke waktu tak banyak memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kendala yang dialami diantaranya lambatnya proses layanan dan pemberian jadwal untuk pengukuran serta pembuataan dokumen penyelesaiaan imtn lainnya dinilai Lambat dan menjenuhkan. Pemberian jadwal serta fasilitas lainnya masih terkesan sesuka hati petugas yang melayani.sehingga warga yang mengurus selalu bolak balik kekantor DPPR atau Kekantor Camat untuk mengecek surat tanahnya sampai 1 tahun waktu berjalan. Komunikasi petugas dan warga yang mengurus di...

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan

 Presiden Jokowi kunjungi Pasar Klandasan dan Kantor Pos Balikpapan PosKota Besar Balikpapan Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo mengunjungi Pasar Klandasan, kota Balikpapan, Selasa (25/10/2022) pagi, untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekaligus membagi-bagikan bingkisan sembako kepada para pedagang pasar dan kaki lima yang ada di kawasan tersebut. Usai mengunjungi Pasar Kelandasan , Presiden bersama rombongan juga akan menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada para warga masyarakat dan Pekerja penerima manfaat di Kantor Pos Cabang Balikpapan, Kota Balikpapan.  Bantuan sosial kepada warga yang mengikuti Program keluarga Harapan dan Para Pekerja yang mengikuti program BPJS ketenaga kerjaan diserahkan antara lain bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak ( BBM )sebesar IDR 500.000 dan bantuan subsidi upah (BSU) untuk Pekerja sebesar IDR 600.000,  kemudian juga Bapak Presiden memberikan langsung kepada warga yang .termasuk kelompok PKH dan Para P...