Skip to main content

transaksi bbm illegal

Polda Kalsel Bongkar Transaksi BBM Ilegal
Selasa, 17 Agustus 2010 17:35 WIB
Penulis : Denny Saputra


ANTARA/Adnan
BANJARMASIN--MI: Kepolisian Air dan Udara Polda Kalimantan Selatan bekerja sama dengan unit patroli Mabes Polri menahan dua kapal yang terlibat transaksi BBM jenis solar ilegal di perairan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala Seksi Penegakan Hukum Polairud Polda Kalsel Ajun Komisaris Yudi Ridarto, Selasa (17/8), mengatakan pihaknya bersama unit patroli 521 Baladewa Mabes Polri telah menahan dua kapal yang terlibat transaksi BBM solar ilegal. "Lokasi transaksi BBM secara ilegal ini terjadi di perairan Batulicin, Tanah Bumbu," ungkapnya.
Empat nakhoda dan kepala kamar mesin (KKM) masing-masing kapal juga ditangkap dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Rusman Devi dan Syahril Umar, nakhoda dan KKM kapal tugboat STG 168 selaku penjual BBM solar. Serta M Subekhi dan Nurohim, nahkoda dan KKM sebuah kapal berjenis land craft tank selaku pembeli solar. Polisi juga menyita sebanyak 40 ton solar hasil transaksi yang diduga ilegal tersebut.
Menurut Yudi, para tersangka diancam Pasal 453 UU 22/2001 tentang Migas dan Pasal 374 dan 480 KUHP, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Diakuinya, aksi penyimpangan BBM di perairan kalsel masih marak yang diduga untuk memasok kebutuhan BBM kegiatan pertambangan. (DY/OL-5)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Aplikasi Simantan

Layanan IMTN Balikpapan dengan Aplikasi Simantan "Ribet" Balikpapan, Layanan pembuatan surat tanah di Kota Balikpapan dari biasanya secara manual dari Surat Segel yang dimiliki warga kota diurus melalui Kantor Kecamatan disemua Kecamatan se Kota Balikpapan dari luas  tanah 5000 m2 kebawah, sedangkan luas tanah 5000 m2 keatas diurus melalui Kantor Dinas Pertanahan Kota Balikpapan yang ditujukan Kepada Walikota Balikpapan. seiring perjalanan dari waktu ke waktu tak banyak memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kendala yang dialami diantaranya lambatnya proses layanan dan pemberian jadwal untuk pengukuran serta pembuataan dokumen penyelesaiaan imtn lainnya dinilai Lambat dan menjenuhkan. Pemberian jadwal serta fasilitas lainnya masih terkesan sesuka hati petugas yang melayani.sehingga warga yang mengurus selalu bolak balik kekantor DPPR atau Kekantor Camat untuk mengecek surat tanahnya sampai 1 tahun waktu berjalan. Komunikasi petugas dan warga yang mengurus di...
Post a Comment
Read more

sertifikat tanah

Pengurusan Sertifikat tanah pada intinya sebenarnya tidak sulit seperti yang dibayangkan masyarakat, warga kota Balikpapan bisa mengunjungi kantor Badan Pertanahan Nasional setiap hari kerja dan memperoleh penerangan informasi tentang pengurusan sertifikat. Kepala Kantor (Kakan) BPN Balikpapan Ir Yamin Samekto kepada Harapanbaru menjelaskan tidak ada kesulitan yang dibuat oleh Kantor BPN terhadap masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanahnya sepanjang tanah yang dimohon memenuhi asas dan peraturan yang berlaku. Tudingan sulitnya mengurus sertifikat yang sering ditujukan kepada BPN selama ini adalah tanah-tanah yang dimohon tidak cukup persyaratan atau sedang bermasalah dan inilah yang membuat mengapa proses pengurusannya lama dan memakan waktu berbulan-bulan. Kinerja pegawai BPN adalah standar nasional tanpa pengecualian artinya" jika mengurus surat tanah atau sertifikat sebaiknya penuhi aturannya dan jalankan mekanisme prosedure yang berlaku,tetapi jangan melanggar apa yang ...
Post a Comment
Read more

Reboisasi

Dana Reboisasi PPU 2010 Temuan   Pemeriksa Berdasarkan lhp bpk ri, Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 sebelum diperiksa, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp1.035.617.378.996,73 atau 81,12% dari yang telah dianggarkan senilai Rp1.276.600.678.000,00. Diantara realisasi belanja tersebut, terdapat realisasi untuk belanja pegawai sebesar Rp260.293.964.290,00 dan belanja barang sebesar Rp193.147.062.889,73. Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja langsung pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui terdapat realisasi belanja untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan reboisasi pada Kawasan Hutan di Semoi III senilai Rp 6.459.150.000,00. Kegiatan reboisasi dilaksanakan pada hutan konservasi taman hutan raya (tahura) Bukit Soeharto sekitar 10.000 hektar yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan kegiatan reboisasi TA...
Post a Comment
Read more