Skip to main content

PPKRI Korwil Kalimantan


PPKRI Korwil IV Kalimantan Akan Tinjau Perbatasan NKRI di Kalimantan

Balikpapan, Ketua Harian Kordinator Wilayah IV Perintis Pejuang Kemerdekaa RI (PPKRI) H.Andi Agoes Y.SH pada triwulan I 2011 dalam tugas dan program kerja PPKRI Kalimantan segera dilaksanakan dengan melakukan peninjauan titik perbatasan NKRI yang ada diwilayah Kalimantan Timur meliputi perbatasan Kabupaten dengan negara tetangga yaitu Malaysia seperti Kabupaten Nunukan dengan Tawau Sabah Malaysia, Bulungan,Malinau, Kutai Barat,dan Berau. Kesemua daerah yang ada di perbatasan menurut laporan personel PPKRi yang ada di perbatasan NKRI andi mengatakan sudah sangat memerlukan perhatian serius untuk segera disikapi oleh pemerintah dan seluruh element terkait. Andi menegaskan pihaknya perhatian atas warga Indonesia yang ada diperbatasan membutuhkan perhatian terutama bantuan sarana dan prasaran dari pemerintah Indonesia sama seperti daerah lainnya yang ada dinegeri ini. Betapa ia berkeinginan untuk segera masuk diwilayah Perbatasan dengan Pasukan PPKRI menurutnya adalah hal yang signifikant untuk dilaksanakan sebab warga diperbatasan sudah tidak lagi mempergunakan nilai mata uang rupiah Repubik Indonesia untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok seperti sembako didalam negeri sendiri.Persoalan ini jangan dianggap sepele kata Andi,ini baru sebatas nilai mata uangnegara luar yang dipakai transaksi dalam negeri sendiri. Ringgit Malaysia tegas Andi melihat telah beredar disana dan dipergunakan masyarakat perbatasan untuk alat bukti transaksi warga memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, meski belum semuanya menggunakan Ringgit Malaysia untuk berbelanja tetapi prosentasenya sudah lebih banyak nilai mata uang negara luar dari pada nilai mata uang sendiri yaitu rupiah diperbatasan. PPKRI sangat peduli dengan kondisi demikian" ada apa diperbatasan dan mengapa hanya tinggal diam",Lebih jauh Andi menjelaskan atas kunjungan dan penijauan langsung keperbatasan dalam waktu dekat menurutnya akan mengajak beberapa pemerintah didaerah agar segera turun lapangan dan meminta masing-masing daerah membuat laporan dan berita acara untuk disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia yaitu presiden.Ia belum menuding apakah ada unsur baru atau indikasi politik atas beredarnya Ringgit Malaysia diperbatasan sebagai alat transaksi kebutuhan pokok masyarakat,tetapi hal itu kata Andi harus diwaspadai dan segera diambil tindakan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Aplikasi Simantan

Layanan IMTN Balikpapan dengan Aplikasi Simantan "Ribet" Balikpapan, Layanan pembuatan surat tanah di Kota Balikpapan dari biasanya secara manual dari Surat Segel yang dimiliki warga kota diurus melalui Kantor Kecamatan disemua Kecamatan se Kota Balikpapan dari luas  tanah 5000 m2 kebawah, sedangkan luas tanah 5000 m2 keatas diurus melalui Kantor Dinas Pertanahan Kota Balikpapan yang ditujukan Kepada Walikota Balikpapan. seiring perjalanan dari waktu ke waktu tak banyak memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kendala yang dialami diantaranya lambatnya proses layanan dan pemberian jadwal untuk pengukuran serta pembuataan dokumen penyelesaiaan imtn lainnya dinilai Lambat dan menjenuhkan. Pemberian jadwal serta fasilitas lainnya masih terkesan sesuka hati petugas yang melayani.sehingga warga yang mengurus selalu bolak balik kekantor DPPR atau Kekantor Camat untuk mengecek surat tanahnya sampai 1 tahun waktu berjalan. Komunikasi petugas dan warga yang mengurus di...
Post a Comment
Read more

sertifikat tanah

Pengurusan Sertifikat tanah pada intinya sebenarnya tidak sulit seperti yang dibayangkan masyarakat, warga kota Balikpapan bisa mengunjungi kantor Badan Pertanahan Nasional setiap hari kerja dan memperoleh penerangan informasi tentang pengurusan sertifikat. Kepala Kantor (Kakan) BPN Balikpapan Ir Yamin Samekto kepada Harapanbaru menjelaskan tidak ada kesulitan yang dibuat oleh Kantor BPN terhadap masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanahnya sepanjang tanah yang dimohon memenuhi asas dan peraturan yang berlaku. Tudingan sulitnya mengurus sertifikat yang sering ditujukan kepada BPN selama ini adalah tanah-tanah yang dimohon tidak cukup persyaratan atau sedang bermasalah dan inilah yang membuat mengapa proses pengurusannya lama dan memakan waktu berbulan-bulan. Kinerja pegawai BPN adalah standar nasional tanpa pengecualian artinya" jika mengurus surat tanah atau sertifikat sebaiknya penuhi aturannya dan jalankan mekanisme prosedure yang berlaku,tetapi jangan melanggar apa yang ...
Post a Comment
Read more

Reboisasi

Dana Reboisasi PPU 2010 Temuan   Pemeriksa Berdasarkan lhp bpk ri, Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 sebelum diperiksa, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp1.035.617.378.996,73 atau 81,12% dari yang telah dianggarkan senilai Rp1.276.600.678.000,00. Diantara realisasi belanja tersebut, terdapat realisasi untuk belanja pegawai sebesar Rp260.293.964.290,00 dan belanja barang sebesar Rp193.147.062.889,73. Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja langsung pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui terdapat realisasi belanja untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan reboisasi pada Kawasan Hutan di Semoi III senilai Rp 6.459.150.000,00. Kegiatan reboisasi dilaksanakan pada hutan konservasi taman hutan raya (tahura) Bukit Soeharto sekitar 10.000 hektar yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan kegiatan reboisasi TA...
Post a Comment
Read more